REI Catat Penjualan Properti Turun 50%

JAKARTA - Real Estat Indonesia (REI) mencatat ada penurunan penjualan properti periode Januari- Maret 2015 hingga 50 persen. Penurunan penjualan ini terutama disebabkan kondisi ekonomi yang melambat.
”Hingga kuartal I tahun ini penjualan properti turun 50 persen. Ini terjadi karena ada pelemahan ekonomi. Bunga (KPR) juga masih tinggi,” kata Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy.

Aturan Pajak Barang Mewah Berdasarkan Harga Bisa Turunkan Omzet

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengesahan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hendaknya ditunda, karena wacana ini hanya akan menimbulkan sentimen negatif pasar. Termasuk pasar properti.

"Harusnya ditunda karena orang yang mempunyai kemampuan Rp 5 miliar terbatas dengan luasan yang terbatas juga. Begitu dikenakan PPnBM 20 persen, daya beli turun, omzetnya turun," ujar Ketua Kehormatan REI, Enggartiasto Lukita, kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Enggar mengatakan, hal tersebut terlihat seperti asumsi. Namun, asumsi ini dibuatnya secara linier dengan hitungan yang sederhana. Ia mencontohkan, seseorang yang omzetnya Rp 50 miliar, kalau dikenakan pajak 20 persen akibat membeli hunian mewah, omzetnya tidak secara otomatis bertambah Rp 10 miliar. Sebaliknya, omzetnya pasti turun.

2013, Pertumbuhan Harga Rumah di Jakarta Fenomenal!

RumahCom – Pertumbuhan harga rumah mewah di Jakarta terus memperlihatkan kenaikan signifikan. Laporan Prime Global Cities Index yang dirilis Knight Frank selama kuartal IV-2013 menunjukkan pertumbuhan harga terus berlanjut.
Sama seperti tahun sebelumnya, Jakarta menjadi pemuncak peringkat di 2013 dengan pertumbuhan harga 37,7%. Hal yang menarik dicatat, tanpa Jakarta dalam daftar tersebut, pertumbuhan harga hanya mencapai 5,9% pada 2013 lalu.

Bulan Depan, "Lampu Merah" buat Investor Properti Mulai Menyala!

JAKARTA, KOMPAS.com — Lampu merah mulai menyala bagi investor properti. Bank Indonesia (BI) bakal memberlakukan perluasan aturan rasio pinjaman terhadap aset atau loan to value (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) pada Oktober mendatang.

Efek pengetatan LTV bagi KPR bank dan properti

 Jakarta. Nyaris tak ada yang salah dalam aturan Bank Indonesia tentang batas pemberian kredit alias loan to value (LTV) . Lihat saja, pada 15 Maret 2012, BI merilis Surat Edaran No. 14/10/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor. Dalam surat tersebut, regulator membatasi besaran LTV maksimal 70% pada saat awal pemberian kredit. Artinya, nasabah harus menyiapkan uang muka atau down payment (DP) minimal 30% dari harga rumah sebelum berutang ke bank.

Bank Dunia peringatkan ancaman bubble properti

JAKARTA.
Setelah konsultan properti Knight Frank memperingatkan adanya tanda-tanda beberapa sektor properti sudah tak mencerminkan harga sebenarnya alias bubble, kini giliran Bank Dunia (World Bank) memberi peringatan serupa.
Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Quarterly yang dirilis 18 Maret 2013, Bank Dunia menyatakan properti Indonesia bisa berisiko mengalami bubble. Indikatornya adalah terjadi kenaikan harga dan kredit properti yang kuat sepanjang tahun 2012, terutama di sektor apartemen, ritel, perkantoran, serta kawasan industri di Jakarta.

Mabuk bubble properti

RATNA tersenyum lebar. Ia baru saja menjual rumah toko miliknya di daerah Tangerang dengan harga Rp 2,3 miliar. Ruko ini ia beli dari Budi setahun lalu seharga Rp 1,6 miliar. Suami Ratna sempat tidak setuju. Pasalnya, suami Ratna tahu bahwa Budi baru saja menerima ruko tersebut dari pengembangnya dan harga belinya hanya Rp 800 juta. Artinya Budi menikmati keuntungan 100% dalam waktu singkat. Kini, giliran Ratna menikmati manisnya cuan tersebut.

Uang Muka KPR Bank Syariah Naik 1 April 2013

VIVAnews - Bank Indonesia akan memberlakukan aturan kenaikan uang muka dan loan to value (LTV) atau batas maksimal pemberian kredit pada bank syariah mulai 1 April 2013. Sama dengan aturan terhadap bank konvensional sebelumnya, aturan di bank syariah ini hanya berlaku bagi kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Pengamat: Kepemilikan Properti Asing Rentan Picu Bahaya

Rencana pemerintah untuk membuka keran kepemilikan properti asing diprediksi akan cukup rentan terhadap kondisi perkembangan properti di Tanah Air. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengatakan adanya regulasi kepemilikan asing ini berpotensi membahayakan industri properti di Tanah Air jika terjadi krisis pada negara asal investor. "Jika ini dibuka untuk asing dan terjadi krisis pada negara si investor yang membeli properti, maka properti di Tanah Air bisa saja jatuh," katanya di sela acara Property Workshop di Bumi Serpong Damai, Senin (16/7). Ali menambahkan dibukanya pintu bagi kepemilikan asing di sektor properti ini akan menjadi salah jika tidak diberikan batasan-batasan, antara lain hanya berlaku untuk hunian vertikal berharga di atas Rp2 miliar dan hak guna bangunan dibatasi hanya selama 25 tahun namun dapat diperpanjang selama dua kali. Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso, mengungkapkan saat ini semakin banyak penyelundupan properti di Indonesia seiring belum adanya regulasi kepemilikan asing atas properti Indonesia. "Saat ini tak dapat dipungkiri telah banyak pulau kecil di Indonesia yang dimiliki asing, di antaranya Papua, Batam bahkan di Bali banyak sekali vila-vila yang dimiliki asing," terangnya. Setyo menambahkan kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena pemerintah tidak mendapat apa-apa dari adanya kepemilikan asing ini. "Ini disebabkan belum jelasnya regulasi kepemilikan asing ini, sehingga investor yang tertarik masuk ke Indonesia tidak bisa sehingga melakukan langkah hal demikian," tuturnya.(Ant/DNI) 

sumber : 
http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/07/17/98634/Pengamat-Kepemilikan-Properti-Asing-Rentan-Picu-Bahaya/6

Pengembang Minta Kenaikan Uang Muka Ditinjau Ulang

PT Metropolitan Land (Metland) meminta Bank Indonesia (BI) meninjau ulang pemberlakuan ketentuan uang muka pembelian rumah minimal 30 persen. Hal tersebut dinilai memberatkan konsumen dan pengembang properti. "Persoalannya, pendapatan masyarakat masih relatif tetap. Tidak banyak yang sanggup menyediakan uang muka 30 persen," kata Direktur Utama Metland, Nandya Widya, di Bekasi, Kamis (2/8/2012). Ia menyebutkan, Metland merasakan dampak pemberlakuan ketentuan itu seperti dalam penjualan properti di Metland Tambun, Metland Cibitung, Metland Menteng, Metland Cileungsi, dan Metland Transyogi. Menurut dia, saat ini bank dengan prinsip syariah masih menjadi satu-satunya solusi mencicil bagi konsumen dalam menghadapi kebijakan uang muka 30 persen. Dengan banyaknya bank konvensional yang harus menaati kebijakan itu, alternatif bagi nasabah mencari pinjaman menjadi berkurang. "Yang berbahaya adalah spekulan. Mereka meminjam uang ke bank dengan modal terbatas untuk membangun rumah, namun konsumennya jarang," katanya. Menurut dia, berkurangnya konsumen tersebut karena mereka membutuhkan waktu lama untuk memperoleh uang muka. Kemudian, pengembang sulit menjual properti karena tingginya uang muka. "Saya berharap BI mau kembali meninjau kebijakan tersebut. Idealnya tetap 20 persen," katanya. Secara terpisah, konsumen Perumahan Green Residence, Rawalumbu, Kota Bekasi, Anggia Ananda (29) mengaku sangat keberatan dengan kebijakan itu. "Saya sudah mengumpulkan uang sejak 2009 lalu, sengaja untuk uang muka rumah. Tapi, saat saya berniat mengambil satu unit rumah, ternyata uang mukanya sudah naik," ujarnya. 
sumber : 
http://properti.kompas.com/read/2012/08/03/13084717/Pengembang.Minta.Kenaikan.Uang.Muka.Ditinjau.Ulang

REI Expo Berakhir, Pengembang Pun Puas

JAKARTA, KOMPAS.com- Peserta pameran REI cukup puas dengan hasil yang berhasil terkumpul selama pameran.

Monica Dorothea Marketing Manager PT Lippo Cikarang Tbk yang memamerkan kluster perumahan, berpendapat respon pengunjung selama pameran cukup baik. "Selain saat weekend, saat jam istirahat kantor biasanya kunjungan ke stan juga meningkat," kata Monica.

Presiden SBY: Pembangunan Infrastruktur Melesat dalam Lima Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia terus meningkatkan laju pembangunan infrastruktur. Bahkan, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukan perkembangan berarti.



Menurut Presiden beberapa contoh nyata antara lain dalam kurun waktu 2004 hingga 2009 jalan-jalan nasional sudah bertambah ribuan kilometer (km) dari 343.000 Km pada 2004 menjadi 391.000 Km pada tahun 2009.

Selain itu, di kawasan perbatasan telah dibangun jalan sepanjang 670,2 Km. Adapun pembangunan jalan di wilayah pulau-pulau terluar sepanjang 571,8 Km.

Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya menghubungkan pabrik-pabrik dengan pasar, tapi juga untuk membawa dokter dan guru ke seluruh pelosok Indonesia. "Dokter dan guru itu bertugas memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Ini contoh nyata infrastruktur berkait erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Presiden saat membuka acara Asia Pasific Infrastructure Conference, Kamis (15/4).

Selain itu, menurut Presiden jaringan telepon yang pada tahun 2004 baru 7,8 juta sambungan kini telah meningkat menjadi 30 juta sambungan. Jumlah sambungan telepon seluler meningkat dari 12 juta menjadi 140 juta sambungan. "Jumlah pengguna internet juga meningkat pesat dari 8 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 30 juta jiwa tahun ini," kata Presiden.

Di bidang infrastruktur perumahan, kata Presiden, puluhan ribu rumah baru layak huni, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), serta rumah susun sederhana milik (rusunami) telah dibangun melalui kerjasama yang baik dengan pihak swasta.

Kemudian, sarana air minum telah tersedia untuk melayani 11,07 juta jiwa. Lalu pengembangan sistem pengelolaan air limbah telah tersebar di 280 Kabupaten/Kota dan pengelolaan sampah telah tersedia di 360 Kabupaten/Kota.

Bukan itu saja, di bidang energi rasio elektrivitas telah tercapai 65,1 persen. "Listrik di setiap kecamatan perbatasan juga telah tersedia," tuturnya. (Hans Henricus/KONTAN)


sumber artikel :
http://properti.kompas.com/read/xml/2010/04/15/16424425/presiden.sby.pembangunan.infrastruktur.melesat.dalam.lima.tahun.ini